Infografis
Suara.com - Jutaan warga Taiwan memberika suara mereka dalam pemilihan umum lokal yang digelar di tengah tensi yang masih tinggi dengan China.
Berdasarkan informasi BBC, warga Taiwan berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara untuk berpartisipasi dalam pemilihan paruh waktu empat tahunan yang dimulai pada Sabtu (26/11). Para pemilih akan menentukan dewan lokal dan wali kota dalam pemilihan ini.
Pemilihan ini juga bersamaan dengan digelarnya referendum untuk menurunkan usia pemilih dari 20 tahun menjadi 18 tahun.
Secara khusus, peristiwa ini juga menjadi perhatian global karena posisi Taiwan yang saat ini menjadi “titik pusat” yang menyebabkan tensi tinggi antara China dan Amerika Serikat.
Pemerintah China melihat Taiwan sebagai satu provinsi yang memisahkan diri yang, pada akhirnya, akan kembali dan menjadi bagian dari negara itu.
Namun, masyarakat Taiwan telah dengan tegas menolak anggapan itu. Salah satu alasannya adalah karena Taiwan memiliki pemerintahan sendiri dan menjalankan sistem demokrasi—sebuah sistem yang berbeda dengan yang ada China.
Kunjungan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, ke Taiwan pada Agustus lalu turut memantik amarah China yang merespons dengan menggelar latihan militer di sekitar wilayah Taiwan.
Di Taiwan, terdapat dua partai politik utama dengan pendekatan yang berbeda terhadap China.
Kuomintang (KMT) secara tradisional dipandang sebagai pro-China. Mereka sebelumnya telah mendorong hubungan ekonomi dengan China dan tampak mendukung wacana reunifikasi. Meski demikian, mereka telah dengan tegas membantah anggapan bahwa mereka pro-China.
Saingan utama mereka adalah Partai Progresif Demokrat (DPP) yang kini berkuasa. Pemimpin DPP, Tsai Ing-wen, sebelumnya menang telak dalam pemilihan nasional 2020.
Tsai sendiri telah menjelaskan pandangannya terhadap China dan mengatakan Beijing perlu menunjukkan rasa hormat kepada Taiwan dan bahwa Taipei tidak akan tunduk pada tekanan.
Dia terpilih pada tahun 2020 dengan janji untuk melawan Beijing. Penduduk lokal mengatakan kepada BBC pada saat itu bahwa protes di Hong Kong dan respons represif Beijing terhadap hak-hak sipil telah menimbulkan kekhawatiran di Taiwan.
